Pengertian Hak Angket DPR dan Syaratnya dalam Pemerintahan Negara

hak angket DPR

Bagikan

Situasi politik nasional tampaknya menjadi lebih panas setelah pencoblosan pemilu tanggal 14 Februari lalu. Hal ini disebabkan oleh pernyataan yang dibuat oleh Ganjar Pranowo, calon presiden nomor tiga, yang mendorong partainya dan koalisi partai pengusungnya untuk mengajukan hak angket DPR.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR memiliki tiga hak istimewa, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur oleh undang-undang.

Lantas, apa itu hak angket DPR?

Dikutip dari laman resmi DPR RI, hak angket DPR sendiri adalah kewenangan khusus DPR untuk menyelidiki penerapan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara jika dianggap melanggar peraturan hukum saat ini.

hak angket DPR RI
Ilustrasi pelaksaan hak angket DPR di gedung DPR RI

Aturan mengenai hak angket DPR RI tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 73, mengatur Hak Anget DPR RI, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.”

Syarat Hak Angket DPR

Anggota DPR tidak dapat mengajukan hak angket kecuali mereka memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.
  2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.
  3. Mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

 

Adapun untuk bisa mengusulkan hak angket ke DPR, pengusul juga perlu menjalani langkah sebagai berikut:

  1. Usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna.
  2. Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan atas usulannya.
  3. Pengusul berhak mengubah dan menarik usulan ke pimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui. Jika jumlah pengusul hak angket tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda.
  4. Jika dalam dua kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi, usulan hak angket gugur.
  5. DPR dapat menerima atau menolak usulan hak angket dalam sidang paripurna dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. DPR yang menerima usulan hak angket akan menetapkan panitia angket beranggotakan semua unsur fraksi DPR dan biaya yang dibutuhkan.

 

Hasil hak angket akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR. DPR dapat mengambil hak untuk menyatakan pendapat jika diputuskan bahwa pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, jika keputusannya tidak bertentangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi tidak dapat diajukan kembali selama masa keanggotaan DPR yang sama.

Di sisi lain, keputusan DPR tentang menerima atau menolak hak angket harus dibuat dengan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Persetujuan lebih dari satu perdua jumlah anggota DPR harus diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Itulah pengertian mengenai hak angket DPR. Dengan menggunakan hak ini, DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan mereka secara efektif, memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat, dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung penggunaan hak angket DPR RI sebagai bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia.

Nah, bagi Anda yang sedang mencari jasa pembuatan website berkualitas namun dengan harga terjangkau, jangan khawatir karena Garap Digital hadir untuk membantu Anda mewujudkannya.

Dengan tim yang berpengalaman, Garap Digital menawarkan layanan pembuatan website yang tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Kami tidak hanya menjadi mitra dalam mengembangkan website, tetapi juga sumber informasi terkini. Kunjungi website kami untuk akses langsung ke berita terkini dari berbagai bidang, mulai dari teknologi, bisnis, hingga perkembangan terbaru dalam dunia digital.

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *